Desakan IAI Caleg Lapor Dana Kampanye Jadi Perhatian Publik

RDP IAI-PANSUS

Desakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) agar calon legislatif (caleg) melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana untuk kepentingan kampanye politik mereka secara transparan, akuntabel, dan taat azas menjadi perhatian publik, yang tergambar dari pemuatan rekomendasi tersebut di media massa nasional dan lokal. Media massa yang memuat tuntutan tersebut antara lain Kompas, Media Indonesia, Koran Jakarta, Rakyat Merdeka, Republika online, Jawa Pos Group online, Kompas.com, Pelita online, Media Indonesia. Com, Lampung Post, dan Sindika.net.

Penegasan tersebut dikemukakan IAI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) penyusunan Perubahan UU No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, clan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di Gedung DPR-RI Kamis 13 Oktober 2011. Mewakili IAI, hadir anggota Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI Dr. Khomsiyah, Cris Kuntadi, Dwi Setiawan, Sekretaris IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik (KASP) M Yusuf John, Direktur Eksekutif IAI Elly Zarni Husin dan Manajer Humas dan Keanggotaan IAI Afandi Fatriah Mansyur.

Menurut Cris, sikap tegas IAI dilatari keinginan melahirkan anggota legislatif yang memiliki komitmen besar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan kredibel. Cita-cita tersebut hanya bisa diwujudkan bila anggota-anggota legislatif memahami substansi akuntabilitas dan mempraktikkan transparansi secara berkualitas sejak fase pencalonan, masa kampanye, hingga terpilih menduduki kursi dewan. “Semua parpol dan caleg harus membuat lapo an dana kampanye untuk disampaikan ke publik. Laporannya sederhana, sesuai dengan standar IAI,” ,kata Cris Kuntadi, dalam rapat dengar pendapat umum dengan Panitia Khusus (Pansus) DPR tentang RUU perubahan UU No 10/2008 tentang Pemilu DPR, DPD, clan DPRD, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (13/10).

Di mata IAI, transparansi adalah harga mati dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya seluruh stakeholders kebangsaan agar tidak bermain-main dengan transparansi dan akuntabilitas. Proses transparansi dan akuntabilitas harus berani ditunjukkan oleh caleg sejak pencalonan untuk menunjukkan bahwa mereka peduli serta memiliki komitmen besar terhadap perwujudan pemerintahan bersih.

Caleg harus melaporkan dana kampanye, sebab uang kampanye tersebut juga dikumpulkan dari sumbangan masyarakat. Sehingga, amat wajar bila kemudian publik mengetahui dan memperoleh pertanggungjawaban atas dana yang diberikan kepada sang caleg.

Agar kebijakan pelaporan dana kampanye caleg optimal, maka partai politik (Parpol) harus berdiri di posisi terdepan dalam mengawasi caleg-calegnya. Parpol diminta untuk bertindak tegas terhadap kader-kader yang enggan melaporkan dana kampannye kepada publik. Menurutnya partai politik wajib menyusun laporan dana kampanye partai politik dengan mengonsolidasikan laporan dana kampanye seluruh calon legislatif yang berasal dari partainya. Oleh karenanya calon legislatif wajib menyampaikan laporan dana kampanye calon legislatif kepada partai politik.

“Kampanye calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, merupakan bagian dari kampanye partai politik peserta pemilu. Oleh karenanya, semua laporan dana kampanye caleg harus disampaikan kepada parpol dan parpol wajib mengonsolidasi,” ungkap Cris.

IAI juga mengharapkan laporan dana kampanye parpol mengonsolidasikan seluruh kegiatan kampanye baik yang dilakukan di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengartikan bahwa partai politik adalah satu kesatuan organisasi ditingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota, dimana pengurus partai politik disetiap tingkatan adalah instansi vertikalnya secara hierarkis.

Anggota Dewan Pengurus IAI lainnya, Iwan Setiawan, menambahkan perlu diatur sanksi bagi caleg yang tidak melaporkan dana kampanyenya. Sanksi oleh parpol dapat dengan menghapus caleg tersebut dari daftar caleg parpol, dan atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatalkan pencalonannya.

“Ada baiknya mencantumkan sanksi supaya ada konsekuensi. Harus ditekankan kalau menyerahkan laporan justru mendapat dukungan dan kepercayaan publik,” tegasnya. (AFM)

(sumber dari majalah AI)

About IAI KNOWLEDGE CENTER CABANG DEPOK

Pelatihan/Kursus Brevet AB, Pelatihan/Kursus Brevet C, Pelatihan/Kursus Akuntansi Tingkat Dasar, Pelatihan/Kursus Cost Accounting, Pelatihan/Kursus PSAK Terkini, Workshop, In House Training. Berbagai Macam Pelatihan/Kursus, Workshop/Seminar Seputar Akuntansi dan Perpajakan

Posted on 06/12/2011, in IAI NEWS and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: